
BPBD Kota Tanjungbalai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 Tanggal 31 Januari s/d 04 Februari 2019 Bertempat di The Empire Palace Hotel Jl. Blauran No. 57-75, Genteng Surabaya. nama-nama yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah
- M. RIDWAN PARINDURI, S. STP, M. Si (Kalak BPBD Kota Tanjungbalai
- SAUT BANGUN. PN, SP (Sekretaris)
- AIDA MIRANI, SE (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
- Hj. NURMIAH, SE (Kabid Kedaruratan dan Logistik)
- PINRIZKI LUBIS, SE (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia, Sabtu (2/2/2019) di Surabaya. Pada pertemuan ini, jokowi mengingatkan pentingnya pola antisipasi bencana di daerah.
Pada sambutannya,jokowi meminta pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan tata ruang dengan baik, utamanya untuk daerah rawan bencana.
Sebagai bentuk antisipasi bencana, Presiden jokowi meminta pemerintah untuk melarang masyarakat tinggal di daerah tersebut.
Secara spesifik, jokowi menjelaskan enam peran strategis dalam dengan penangan bencana yang bisa dilakukan pemerintah daerah, yang mana seluruhnya merupakan bentuk antisipasi terhadap jatuhnya korban.
Pertama, pemerintah harus memetakan daerah yang tinggi risiko terhadap bencana.
“Bappeda harus hafal daerah mana yang potensi bencana, sehingga kalau ada ruang ruang dan tempat yang berbahaya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan,” kata jokowi pada sambutannya.
Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat juga harus patuh terhadap rencana tata ruang.
Bencana sering kali terjadi dan berulang di tempat itu itu saja, jokowi contohkan di NTB tahun 1978 ada dan di Palu juga demikian.
Dengan memetakan daerah rawan bencana, masyarakat juga bisa melakukan adaptasi, seperti membangun bangunan tahan gempa bagi masyarakat di daerah rawan gempa.
Kedua, pemerintah juga harus melibatkan pakar dan peneliti untuk melihat di daerah rawan bencana
