Sejarah

Letak  dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kota Tanjung Balai rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rangkaian bencana yang dialami Kota Tanjung Balai, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan pendirian Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Balai,
Dikarenakan Kota Tanjungbalai dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2008, mengalami
berbagai kejadian bencana diantaranya banjir. Dampak yang ditimbulkan akibat
banjir ini menyebabkan kerugian diberbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, kesehatan,
pendidikan dll. Kinerja petugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak
PB) Kota Tanjungbalai sebagai wadah non struktural yang memiliki tugas dan fungsi
dalam penanggulangan bencana perlu dianalisa kembali oleh karena tingginya
dampak yang disebabkan bencana ini.
Penelitian ini merupakan survey eksplanatori dengan tujuan untuk
menganalisis pengaruh faktor individu (kemampuan, keterampilan, latar belakang)
dan psikologis (persepsi, sikap, kepribadian, pembelajaran, motivasi) terhadap kinerja
petugas Satuan Pelaksanan Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Tanjungbalai.
Populasi penelitian ini adalah seluruh unsur petugas Satlak PB yang meliputi
beberapa instansi diantaranya Kesbanglinmas, Kepolisian Daerah Resor
Tanjungbalai, Pangkalan TNI AL-Tanjungbalai Asahan, Komando Rayon Militer 09
Tanjungbalai, Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kota Tanjungbalai, Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjungbalai, Rumah Sakit Umum Daerah, Palang Merah Indonesia
(PMI) Kota Tanjungbalai pada tahun 2010, berjumlah 43 orang. Pengambilan sampel
secara total (sampel jenuh). Pengumpulan data melalui kuisioner terstruktur.
Penelitan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2010. Analisis data
menggunakan uji regresi linear berganda pada taraf kepercayaan 95%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian (X6) berpengaruh secara
positif dan signifikan (ρ= 0,002) terhadap kinerja petugas, motivasi (X8)
berpengaruh secara positif dan signifikan (ρ = 0,000) terhadap kinerja petugas Satlak
PB Kota Tanjungbalai. Sedangkan kemampuan, keterampilan, latar belakang,
persepsi, sikap dan pembelajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja petugas Satlak
PB Kota Tanjungbalai serta kinerja petugas Satlak PB dinilai tidak optimal.
Disarankan kepada Satlak PB agar dalam perekrutan anggota lebih
mengutamakan faktor psikologis petugas yaitu kepribadian dan motivasi. Perlu
dipercepat pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menggantikan peran Satlak PB.